Di negeri yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan, suara rakyat kecil justru kerap tenggelam. Mereka yang hidup dalam keterbatasan sering kali menjadi sasaran penegakan hukum atas persoalan-persoalan sepele. Sementara itu, kasus-kasus besar yang melibatkan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan justru berjalan lamban, bahkan seolah dibiarkan merajalela.
Fenomena ini bukan lagi rahasia publik. Rakyat kecil yang terjerat masalah ekonomi, konflik ringan, atau pelanggaran kecil,
dengan cepat diproses hukum. Tanpa pendampingan memadai, mereka harus menghadapi kerasnya sistem hukum yang seharusnya melindungi, bukan menindas.
Ironisnya, di saat yang sama, kasus-kasus besar yang merugikan keuangan negara justru sulit tersentuh. Para pelaku korupsi dengan kekuatan modal dan jaringan kekuasaan seolah kebal hukum. Proses hukum yang berlarut-larut, vonis ringan, hingga pembebasan, menambah panjang daftar kekecewaan publik.
Ketimpangan penegakan hukum ini memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat: ada apa dengan negara ini? Apakah hukum masih berpihak pada keadilan, atau telah tunduk pada kepentingan segelintir elite?
Negara seharusnya hadir sebagai pelindung seluruh rakyat, bukan hanya mereka yang berkuasa. Ketika hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, maka keadilan kehilangan maknanya. Jika kondisi ini terus dibiarkan, kepercayaan rakyat terhadap negara dan aparat penegak hukum akan semakin terkikis.
Sudah saatnya pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan pembenahan serius. Penegakan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, berani terhadap koruptor, dan berkeadilan bagi rakyat kecil. Sebab tanpa keadilan, negara hanya akan menjadi simbol tanpa ruh, dan hukum sekadar alat kekuasaan
- Red) / intelijen Tipikor
