MAKASSAR — Partai Buruh Sulawesi Selatan menggelar pertemuan dan konferensi di Warkop HJ Edi, Jalan Ratulangi, Makassar, untuk menyikapi berbagai persoalan yang tengah dihadapi masyarakat, khususnya krisis energi, kelangkaan BBM dan LPG 3 kilogram, pemadaman listrik, serta kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai berdampak langsung terhadap rakyat.15/9/2026
Ketua Exco Partai Buruh Sulawesi Selatan, Ahmad Rianto, mengatakan persoalan energi yang terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Menurutnya, pemerintah harus memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kondisi pasokan dan kemungkinan adanya pengurangan kuota BBM bersubsidi.
Ahmad mempertanyakan apakah telah terjadi pengurangan kuota BBM subsidi untuk masyarakat umum, termasuk di Kota Makassar, Kabupaten Gowa maupun daerah lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau memang terjadi pengurangan terhadap kuota BBM subsidi, baik untuk masyarakat umum, Kota Makassar, Gowa maupun daerah lainnya, pemimpin-pemimpin daerah harus berani berteriak dan membela kepentingan rakyatnya,” tegas Ahmad Rianto.
Menurutnya, perubahan kebijakan energi tidak bisa dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Ia menilai kemampuan ekonomi masyarakat Sulawesi Selatan berbeda-beda sehingga subsidi energi yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat harus tetap dijaga.
“Pengalihan energi di Sulawesi ini tidak semudah itu. Tingkat ekonomi masyarakat kita berbeda-beda. Yang harus dilakukan adalah bagaimana mengamankan subsidi rakyat. Subsidi rakyat jangan diotak-atik,” ujarnya.
Ia menegaskan, masyarakat berpenghasilan rendah, buruh dan petani merupakan kelompok yang paling merasakan dampak apabila terjadi pengurangan kuota BBM bersubsidi.
Partai Buruh Targetkan 1.000 Massa
Khusus di Kota Makassar, massa yang akan dilibatkan ditargetkan mencapai sekitar 1.000 orang.
Rencana aksi tersebut akan dipusatkan di tiga lokasi, yakni kantor Pertamina, Kantor Wali Kota Makassar dan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan.
Ahmad mengatakan pemberitahuan mengenai rencana aksi telah disampaikan kepada Polda Sulawesi Selatan.
Peserta aksi nantinya berasal dari berbagai unsur, mulai dari Partai Buruh, serikat buruh, serikat buruh tani, kaum miskin kota, mahasiswa, gerakan perempuan, pekerja pabrik hingga pekerja rumah tangga.
“Semuanya yang ada di dalam Partai Buruh akan terlibat. Ada serikat buruh, buruh tani, kaum miskin kota, mahasiswa, gerakan perempuan, pekerja pabrik dan pekerja rumah tangga,” katanya.
Soroti Antrean dan Pembatasan BBM
Partai Buruh juga menanggapi kondisi antrean kendaraan di SPBU yang belakangan terlihat mulai lebih longgar.
Menurut Ahmad, kondisi tersebut belum dapat dikatakan sebagai situasi normal karena terdapat pembatasan pembelian BBM dengan sistem tertentu.
Ia menilai pengaturan pembelian dan penjagaan SPBU oleh aparat kepolisian maupun TNI justru menunjukkan bahwa situasi yang terjadi tidak seperti kondisi normal.
“Ini bukan situasi normatif. Ini situasi abnormal. Ada pembatasan pembelian, ada syarat dan ketentuan, bahkan SPBU dijaga polisi dan tentara,” ujarnya.
Karena itu, Partai Buruh meminta pemerintah dan Pertamina menjelaskan secara terbuka penyebab persoalan tersebut, termasuk apakah ada pengurangan kuota BBM bersubsidi.
Soroti Kondisi Selayar dan Maros
Persoalan energi juga disampaikan oleh perwakilan masyarakat dari Kepulauan Selayar.
Mereka mempertanyakan minimnya suara wakil rakyat dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Selayar terkait persoalan BBM dan LPG.
Perwakilan tersebut menyebut pemerintah daerah telah berupaya mencari solusi, termasuk meminta tambahan pasokan LPG kepada Pertamina. Namun, menurutnya, tambahan pasokan tersebut belum berjalan maksimal karena masih terjadi keterlambatan.
Sementara itu, perwakilan dari Kabupaten Maros menyampaikan keluhan mengenai pemadaman listrik yang disebut terjadi hampir setiap hari.
Bahkan, pada Selasa malam, pemadaman disebut kembali terjadi sekitar pukul 19.00 WITA hingga 22.00 WITA.
Kondisi tersebut dinilai mengganggu aktivitas masyarakat dan berpotensi merusak peralatan elektronik apabila pemadaman dan penyalaan listrik terjadi berulang kali.
“Di Maros hampir tiap hari mati lampu. Hari ini, Selasa, kembali dijadwalkan pemadaman sekitar pukul 19.00 sampai 22.00 WITA,” ungkap perwakilan tersebut.
Ia juga mempertanyakan apakah pemadaman yang terjadi di daerah merupakan dampak dari pengaturan beban listrik yang berbeda dengan Kota Makassar.
Desak Pemerintah Buka Kondisi Sebenarnya
Partai Buruh Sulsel mendesak pemerintah dan Pertamina tidak hanya memberikan solusi pragmatis terhadap persoalan energi.
Menurut Ahmad, masyarakat membutuhkan informasi yang jujur mengenai kondisi sebenarnya, terutama terkait stok, kuota dan kebijakan subsidi BBM.
Jika memang terjadi pengurangan kuota atau perubahan kebijakan subsidi, pemerintah diminta menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
“Kalau memang ada pemotongan anggaran, pengurangan kuota subsidi atau pengurangan jumlah kuota BBM, harus disampaikan kepada rakyat. Jangan mengatakan semuanya aman dan terkendali sementara faktanya masyarakat masih mengantre panjang,” tegasnya.
Ahmad menilai persoalan energi bukan hanya menyangkut BBM, LPG dan listrik, tetapi juga menyangkut keberpihakan pemerintah kepada masyarakat.
“Yang harus dilakukan adalah mengamankan subsidi rakyat. Jangan sampai rakyat miskin, buruh dan petani yang akhirnya menanggung beban dari kebijakan tersebut,” katanya.
Melalui aksi 17 September mendatang, Partai Buruh bersama elemen masyarakat akan menyampaikan tuntutan kepada Pertamina dan pemerintah daerah agar segera memberikan solusi konkret terhadap persoalan energi yang terjadi di Sulawesi Selatan.
Pertemuan yang berlangsung di Warkop HJ Edi, Jalan Ratulangi, Makassar, tersebut menjadi salah satu momentum konsolidasi Partai Buruh sebelum pelaksanaan aksi.
Redaksi Admin
Komentar